MAKALAH SISTEM INFORMASI E-GOVERMEN

MAKALAH

SISTEM INFORMASI E-GOVERMEN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatanaslidaerahadalahpenerimaan yang diperolehdarisektorpajakdaerah, retribusidaerah, hasilperusahaanmilikdaerah, hasilpengeloalaankekayaandaerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatanaslidaerah yang sah.Pendapatanaslidaerah(PAD) merupakansalahsatukomponensumberpendapatandaerahsebagaimana yang telahdiaturdalampasal 79 undang-undangnomor 22 tahun 1999 tentangpemerintahandaerah, berdasarkanpasal 79 uu 22/1999 disimpulkanbahwasesuatu yang diperolehpemerintahdaerah yang dapatdiukurdengauangkarenakewenangan (otoritas) yang diberikanmasyarakatdapatberupahasilpajakdaerahdanretribusidaerah.

Dalampasal 79 mengisyaratkanbahwadalampenyelenggaraanfungsi-funsipemerintahandaerah, kepaladaerahKabupaten/Kota.Dengan kata lain, hiharapkankepadakepaladaerahKabupaten/Kota didalampenyelenggaraanpemerintahandanpelaksanaanpembangunandaerahtidakterusmenerusselalumenggantungkandana (anggaran) daripusatmelaluipembangiandanaperimbangandaridaerah.

Dalamadministrasikeuangandaerah PAD adalahpendapatandaerah yang diurusdandiusahakansendiriolehdaerah yang dimaksudsebagaisumber PAD gunapembangunan.Berdasarkanketentuanmaka PAD dapatdisimpulkansebagai:

a.    PAD merupakansumberpendekatandaerahdenganmengeloladanmemanfaatkanpotensialdaerahnya.

b.    Di dalammengelola, mengolahdanmemanfaatkanpotensidaerah, PAD dapatberupapemungutanpajak, retribusidan lain-lain pendapatandaerah yang sah.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sesuaipasal 34 Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaianbahwauntukkelancaranpelaksanaanmanajemenPegawaiNegeriSipil Daerah dibentukBadanKepegawaianDaearah yang merupakanperangkatdaerah.

SelanjutnyapadaKeputusanPresidenNomor 159 Tahun 2000 tentangPedomanPembentukanBadanKepegawaian Daerah bahwa yang dimaksuddenganBadankepegawaian Daerah adalahperangkatdaerah yang melaksanakanmanajemenPegawaiNegeriSipildalammembantutugaspokokPejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Tugasutama BKD sebagaiPerangkat Daerah adalahmewujudkanmanajemenkepegawaian Daerah yang handal, untukmenciptakanaparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadiperekatpersatuandankesatuanbagsasertasejahterajasmanidanrohani.

BKD adalahpelayanterbaikbagipegawaiNegeri. Kami memperlakukan orang lainsebagaimana kami ingindiperlakukan. Kami melaksanakantugasmewujudkanmanajemenKepegawaian Daerah dengansemangatidealisme, bahwa yang terbaikbagibangsadan Negara adalahterbaikuntukkamu.

Tugasdanjabatanadalahkepercayaandanamanat yang harusdipertanggungjawabkan.BKDadalahbagiandarisistemPemerintahan, kami bertindakdengancara yang meningkatkanhormat orang kepadaPemerintah, Bangsadan Negara. Kami terusmencaricarauntukmeningkatkankualitaskinerja. Kami berkomitmenmewujudkansistemkarier yang bertitikberatpadasistemprestasikerja.

PenjelasanKegiatan B2G, G2C, C2G, G2G

Bisnis to Government

Business-to-pemerintah (B2G) adalah turunan daripemasaranB2B dansering disebutsebagai definisipasar"pemasaran sektor publik" yang meliputipemasaran produk dan jasauntukberbagai tingkat pemerintahan-termasukfederal,negara bagian dan lokal-melalui komunikasipemasaran terpaduteknikseperti hubunganstrategisumum,branding,marcom, iklan, dan komunikasiberbasis web.

B2Gmenyediakan platformbagi perusahaan untukmengajukan tawaran padakesempatanpemerintahyang disajikan sebagaipermohonandalam bentukRFPsecarapelelangan terbalik. Organisasi sektor publik(PSO) postingtenderdalam bentukRFP, RFIs, RFQs, SumberBerusaha, dlldan pemasokmenanggapi mereka.

Instansi pemerintahbiasanya memilikikontrakberdiripra-negosiasi pemeriksaanvendor/pemasok danproduk danlayanan merekauntukmenetapkan harga. Ini dapatnegara, daerahataupemerintah federalkontrak danbeberapa mungkingrandfatheredolehentitas lain(MAS BeberapaJadwalPenghargaanyaituCaliforniaakan mengenalihargapemerintahkontrakpemegangfederalpadaLayanan UmumJadwalAdministrasi).

Ada beberapaplatform sosialyang didedikasikan untukpasarvertikal danmereka telah meningkatdalam popularitasdenganterjadinyaArra/StimulusProgramdan peningkatandana pemerintahyang tersedia untukentitaskomersial untukhibah dankontrak

Govermen to Civil

Sipil otoritas (juga dikenal sebagai pemerintahan sipil) adalah bahwa aparatur negara selain unit militer yang melaksanakan hukum dan ketertiban. Hal ini juga digunakan untuk membedakan antara otoritas keagamaan (misalnya hukum Canon) dan otoritas sekuler. Dalam konteks agama dapat didefinisikan "sebagai sinonim dengan pemerintahan manusia, bertentangan dengan pemerintah oleh Allah, atau pemerintah ilahi.

            Civil to government

Kebebasan hati nurani menjadi hak umum dari semua orang, dan khususnya penting untuk kesejahteraan masyarakat religius, kita terus menjadi indispensably wajib hukumnya bagi kita untuk mempertahankannya diganggu gugat antara kita: dan karena itu saran dan menasihati semua dalam profesi dengan kami, menurun penerimaan kantor atau stasiun dalam pemerintahan sipil, tugas yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip agama kami, atau dalam latihan yang mereka mungkin, atau berpikir bahwa mereka berada, di bawah perlunya menuntut saudara-saudara mereka setiap kepatuhan terhadap yang kita sungguh-sungguh teliti. Dan jika ada orang dalam keanggotaan dengan kami, meskipun saran ini, akan bertahan dalam perilaku sehingga membalikkan prinsip-prinsip dan kebebasan beragama, itu adalah rasa pertemuan ini bahwa mereka diperlakukan dengan, seperti dalam kasus lain tindak pidana, dan jika mereka tidak dapat dibawa untuk melihat dan mengakui kesalahan mereka, bahwa pertemuan bulanan mana mereka berasal harus melanjutkan untuk bersaksi perpecahan kami dengan mereka.

Dan juga rasa dan penghakiman pertemuan ini, bahwa teman seharusnya tidak, dalam bijaksana, untuk menjadi aktif atau sekongkol dalam memilih, atau mempromosikan untuk dipilih, saudara-saudara mereka ke kantor-kantor tersebut atau stasiun di pemerintahan sipil, eksekusi kadarnya cenderung untuk meletakkan buang kesaksian Kristen kita, atau saudara-saudara atau orang lain tunduk kepada penderitaan karena keberatan teliti mereka.

            Government To Government

Pemerintah-to-Government (G2G disingkat) adalahonlineinteraksi non-komersial antara organisasipemerintah, departemen, dan otoritaspemerintahdan organisasi lainnya, departemen, dan otoritas. Penggunaannyaumum di Inggris, bersama denganG2C, onlineinteraksi non-komersial pemerintahdaerah dan pusatdan perorangan, danG2Bonlineinteraksi non-komersial pemerintahlokal danpusat dansektorbisnis komersial.

SistemG2Gumumnyadatang dalamsalah satu dari duajenis:

Internalyang dihadapi-bergabungsebuahPemerintahtunggaldepartemen, instansi, organisasidan otoritas-contoh termasukaspekintegrasiGatewayPemerintah, dan InggrisNHSMenghubungkanuntuk KesehatanSPINEData.

Eksternal yang dihadapi-bergabungbeberapaPemerintahISsistem-contohakan mencakupaspekintegrasiSistem InformasiSchengen(SIS), dikembangkan untuk memenuhipersyaratanPerjanjianSchengen.